Irfan Mangkunegara

Pengaruh karakteristik keuangan dan hasil pemeriksaan pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara

21 Maret 2022
Salah satu implikasi dari desentralisasi adalah pengukuran kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Mustikarini dan Fitriasari, 2012), rasio efisiensi (Marfiana dan Kurniasih, 2013) dan Indeks Pembangunan Manusia (Prasetyaningsih, 2015). IPM juga merupakan indikator kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah dapat diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kajian ini dilakukan untuk menggambarkan hubungan karakteristik keuangan pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dengan IPM. Kajian ini mengacu pada model penelitian yang disusun oleh Prasetyaningsih (2015) dengan data panel dari 34 pemerintah daerah di Sumatera Utara selama tahun 2011-2013. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara karakteristik keuangan daerah (total aset dan belanja) dan hasil pemeriksaan atas IPM di Pemerintah Daerah Sumatera Utara periode Tahun 2011-2013.
2015_ART_PP_JURN12.pdf

• 1